Peran Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahaan Simpyongbud Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua
DOI:
https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i1.2Kata Kunci:
Peran, Kepala kampung, Pemerintahan, SimpyongbudAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di Kampung Sibyongub, Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki peran strategis sebagai pemimpin formal dan informal dalam pembangunan desa. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan lokal dan kolaborasi antara masyarakat, aparat kampung, dan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif dan berdaya.
Referensi
[1] N. Huda, Hukum Pemerintahan Daerah. Makassar: Nusa Media, 2019.
[2] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indonesia: LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM, 2014. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014
[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pegunungan Arfak, “Kabupaten Pegunungan Arfak dalam Angka 2022,” Pegunungan Arfak, 2022. [Online]. Available: https://pegununganarfakkab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/04b7b665306297e9f884435d/kabupaten-pegunungan-arfak-dalam-angka-2022.html
[4] S. P. Pade, “Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara1,” Polit. J. Ilmu Polit., vol. 2, no. 6, pp. 1–11, 2015, [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/9808
[5] J. Junaedi, “Implementation of Village Governance Based on Principles of Good Governance of Public Service in Indonesia,” Int. J. Business, Law, Educ., vol. 4, no. 1, pp. 249–266, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160
[6] M. Asmorom, “Peran Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung: Suatu Studi di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat,” J. Gov., vol. 5, no. 1, pp. 90–99, 2013, [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/1477
[7] S. Sarpin, “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa: Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro,” J. Ilm. Adm. Negara, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2017, [Online]. Available: https://doi.org/10.56071/jian.v1i1.52
[8] I. Syafitri and L. Suriani, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu,” Publika J. Ilmu Adm. Publik, vol. 5, no. 1, pp. 44–54, 2019, [Online]. Available: https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3606
[9] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th ed. New Delhi: SAGE Publications, Inc, 2014. [Online]. Available: https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128#description
[10] W. M. Lim, “What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines,” Australas. Mark. J., vol. 0, no. 0, pp. 1–31, 2024, [Online]. Available: https://doi.org/10.1177/14413582241264619
[11] T. R. Hakim, N. Y. Yuningsih, and N. A. Deliarnoor, “Indigenous Democracy in the Policy-making Process,” J. Ilmu Pemerintah. Kaji. Ilmu Pemerintah. dan Polit. Drh., vol. 8, no. 1, pp. 50–63, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.24905/jip.8.1.2023.50-63
[12] M. Yusuf, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda,” eJournal Ilmu Pemerintah., vol. 7, no. 4, pp. 1849–1860, 2019, [Online]. Available: https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3394
[13] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Indonesia: LN. 2005 No. 158, TLN No. 4587, LL SETNEG : 45 HLM, 2005. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005
[14] E. Mandacan, “Wawancara Kepala Kampung Kampung Sibyongub,” 2024.
[15] T. Toansiba, “Wawancara Sekertaris Kampung,” 2024.
[16] M. Toansiba, “Wawancara Kepala Kampung Sibiogup dan Kepala Bamuskam Kampung Sipyongup,” 2024.
[17] T. W. W. Utomo, “Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah,” J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu dan Prakt. Adm., vol. 1, no. 2, pp. 17–30, 2018, [Online]. Available: https://doi.org/10.31113/jia.v1i2.193
[18] A. F. Prasetya, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur,” Justisia J. Ilmu Huk., vol. 10, no. 3, pp. 413–586, 2016, [Online]. Available: ttps://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785
[19] L. S. H. Rahakbauw, “Kompleksitas Hukum Agraria Papua: Interaksi Hak Ulayat, Otonomi Khusus, dan Keberlanjutan Budaya Masyarakat Adat,” in Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua, 1st ed., M. Lobubun, Ed., in Pustaka Hukum: Landasan Teoritis dan Aplikasi Praktis. , Biak Numfor: Yayasan Kyadiren, 2025, pp. 59–80. doi: 10.46924/pyk.20.c16.
[20] A. Akbar and U. Abrar, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa: Studi Kasus Pada Desa Pagar Batu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep,” Ektas. J. Ekon. Akunt. dan Organ., vol. 2, no. 1,
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Anton Hendrikus Rumbruren, Isak Samuel Kijne Mansawan (Author)
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Scopus ID: 
